Artikel:
ASPEK-ASPEK LEGAL DALAM PENDIDIKAN


Judul: ASPEK-ASPEK LEGAL DALAM PENDIDIKAN
Nama & E-mail (Penulis): Drs. H. Agus Ruslan, M.MPd
Saya Pengamat di Pengasuh Pondok Pesantren DARUL MA'ARIF Bandung
Topik: Kebijakan dalam bidang pendidikan
Tanggal: 31 Mei 2007

Aspek-Aspek Legal dalam Pendidikan

Selama 40 tahun terakhir, pengadilan telah sering diminta untuk menyelesaikan isu yang berhubungan dengan pendidikan publik di Amerika Serikat. Meningkatnya peran pengadilan dalam hal ini, khususnya pengadilan federal, dapat dibuktikan dari jumlah total pendidikan negara bagian dan federal yang berhubungan dengan kasus pengadilan. Dalam 107 tahun, dari 1789-1896 hanya ada 3.069 kasus, sedangkan dam 10 tahun dari 1947-1956 ada 7.091 kasus.

Keputusan legal telah memilki dampak signifikan pada sikap guru dan siswa, dalam hubungan kerja antara guru dan sekolah distrik dan pada kurikulum serta pengajaran. Pada bagian ini akan dibahas pandangan umum sistem Pengadilan Amerika Serikat dan menguji topik legal serta keputusan pengadilan yang memilki efek paling penting pada sekolah masa kini dan guru-guru.

SISTEM PENGADILAN

Kasus yang melibatkan pendidikan dan isu-isu yang berhubungan dengan pendidikan terjadi di pengadilan negara bagian maupun di pengadilan federal. Pengadilan federal memutuskan kasus yang berhubungan dengan hukum dan regulasi atau konstitusi federal.

Pengadilan negara bagian memutuskan kasus yang melibatkan hukum negara bagian, pengawasan konstitusi negara bagian, kebijakan badan sekolah dan masalah nonfederal lainnya. Kebanyakan kasus yang berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah diselesaikan pada pengadilan negara bagian.

Pengadilan Negara Bagian

Tidak ada keseragaman nasional pada organisasi pengadilan negara bagian. Pada level terendah, kebanyakan negara bagian memiliki yuridiksi asli (sering disebut municipa atau pengadilan superior, superior court) dimana fakta dikumpulkan, bukti-bukti dimunculkan, pengujian dan cross-check saksi.

Jika belum puas dengan keputusan, maka dapat mengajukan permohonan ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi yang dikenal dengan Pengadilan Tinggi (supreme court). Keputusan pada pengadilan tinggi adalah final kecuali melibatkan konstitusi Amerika Serikat.

Pengadilan Federal

Level terendah, pengadilan distrik. Untuk permohonan pada level federal, negara dibagi kedalam 12 wilayah yang disebut sirkuit. Pengadilan sirkuit menangani permohonan hanya dari pengadilan distrik didalam wilayah geografi mereka.Bagi yang kasus yang tidak berhasil dapat memohon ke Pengadilan Tertinggi Amerika Serikat untuk mereview kasus mereka. Keputusan dari pengadilan dengan level di bawah Pengadilan Tertinggi Amerika Serikat hanya berlaku di wilayah tersebut.

Walaupun pendidikan dipertimbangkan sebagai tanggungjawab negara bagian, tetapi perhatian terhadap isu pendidikan telah muncul di federal, khususnya dalam hubungan dengan Amandemen Pertama dan Keempatbelas. Amandemen Pertama mengenai agama, berbicara, dan press. Kasus yang berkaitan dengan Amandemen Pertama biasanya mengenai peran agama dalam pendidikan publik dan tingkat perlindungan jaminan berekspresi bagi siswa dan guru. Amandemen Pertama memiliki dua ketentuan (clauses) yang berhubungan dengan perkara hukum: establishment clauses, yang melarang pendirian persetujuan agama secara nasional dan free exercise clauses, yang melindungi hak kebebasan berbicara dan berekspresi.

Kasus pengadilan yang melibatkan Amandemen 14 sering berfokus pada equal protection clauses, yang menyatakan bahwa tidak ada negara bagian yang dapat menghilangkan hidup, kebebasan dan kekayaan seseorang, tanpa mengikuti proses hukum; ataupun menolak persamaan perlindungan hukum setiap orang dalam yuridiksinya.

HAK DAN TANGGUNGJAWAB GURU

Keputusan pengadilan telah mengklastifikasi hak dan kewajiban guru dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Banyak guru yang rentan pada pemecatan oleh badan pendidikan lokal untuk alasan yang tepat dan tanpa pesangon. Bersamaan dengan adanya hak maka adapula kewajiban, dan banyak mengenai hal ini yang harus ditulis kedalam hukum.

Pengujian dan Investigasi Sertifikat Pelamar dan Pegawai

Hampir diseluruh Amerika Serikat, orang yang ingin bekerja sebagai guru harus memiliki sertifikat guru. Pemeriksaan latar belakang terhadap calon guru, khususnya untuk mengidentifikasi kemungkinan kekerasan pada anak, catatan kriminal dan beberapa negara bagian cenderung bergantung pada referensi dan sumber-sumber informal. Saat ini semua negara bagian mensyaratkan guru untuk lulus satu atau lebih uji kompetensi untuk sertifikasi, dan dalam beberapa kasus untuk memperpanjang kontrak kerja.

Pengujian Obat-obatan. Beberapa sekolah distrik telah berusaha untuk mensyaratkan pengujian obat bagi pegawai dan calon pegawai. Legislasi federal tidak mensyaratkan ataupun melarang uji obat-obatan. Kebijakan pengujian obat ini sebagai bagian untuk melawan penyalahgunaan obat-obatan. Pengadilaan Tertinggi negara bagian New York menyatakan bahwa guru dapat di tes hanya jika ada ¡§dugaan beralasan¡¨ penggunaan obat-obatan secara ilegal.

Pegawai Kontrak dan Tetap

Dalam memilih guru yang akan dipekerjakan, badan sekolah lokal harus tunduk pada hukum yang melarang diskriminasim dan menghormati usia, jenis kelamin, ras, agama atau kewarganegaraan. Dalam perjanjian, guru menerima kontrak tertulis untuk ditandatangani. Kontrak tersebut menyatakan bahwa guru mengikuti kebijakan dan aturan badan sekolah. Kontrak mengikat kedua belah pihak.

Hampir setiap negara bagian memiliki beberapa tipe mengenai hukum masa jabatan. Pegawai tetap (tenure) memberikan keamanan pekerjaan bagi guru dengan mencegah pemecatan tanpa sebab. Sebab yang dimaksud pada umumnya seperti inkompetensi, immoraliti, dan perilaku tidak profesional. Konsep pegawai tetap dikembangkan sekitar satu abad yang lalu sebagai bagian dari suatu usaha untuk menggantikan perlindungan politik terhadap sistem jasa dalam mengisi posisi di pemerintahan, termasuk pekerjaan mengajar. Hal ini juga membantu sekolah distrik menarik dan mempertahankan guru yang berkualitas akan tetapi hal ini juga dapat membuat kemalasan dan ketidakefektifan guru. Para pegawai tetap ini tidak mendatatangai kontrak, tetapi mereka bekerja berdasarkan continuing contract.

Rincian Proses (Due Process) dalam Pemecatan Guru Tetap

Due Process mengacu pada aturan legal dan prinsip-prinsip yang telah dibuat untuk melindungi hak menyalahkan. Elemen utama dalam Due Process adalah ¡§keadilan¡¨. Walaupun persyaratan beragam diantara negara bagian, elemen-elemen tertentu dari Due Process dalam kasus pemecatan guru secara umum dikenali:

1. Guru harus memberikan waktu, detail dan peringatan tertulis

2. Guru harus memiliki waktu yang cukup untuk persiapan

3. Guru memiliki hak untuk diwakili oleh pengacara legal

4. Guru dapat menunjukan bukti tertulis dan lisan termasuk saksi

5. Guru dapat melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi dan bukti-bukti

Pemecatan guru yang tidak memebuhi kompetensi seringkali memerlukan dokumentasi usaha sebelumnya untuk pembuktian. Adiministrator biasanya menggunakan prosedur yang kurang formal untuk pemecatan guru yang tidak memenuhi kompetensi dengan cara melakukan konseling terhadap guru tersebut untuk keluar dari profesinya, memberikan saram dan membiayai uang pensiun dini dan mengizinkan guru untuk mengundurkan diri.

Negosiasi dan Pemogokan

Guru mempunyai hak untuk membentuk dan tergabung ke dalam serikat kerja serta organisasi profesional lainnya. Sejak 1960an, kelompok guru melakukan lobi legislasi negara bagian untuk mengijinkan badan sekolah menegosiasikan perjanjian dengan mereka. Usaha ini berhasil di mayoritas negara bagian, tetapi beberapa diantaranya melarang negosiasi antara guru dan badan sekolah.

Pendidikan adalah pelayanan publik yang vital sehingga hukum melarang pemogokan kerja oleh karyawan. Bagaimanapun, guru kadang-kadang melakukan pemogokan meskipun ada larangan legal. Dalam kasus ini, oficial sekolah mengusahakan perintah pengadilan untuk mengembalikan guru ke ruang kelas. Penyimpangan terhadap perintah pengadilan akan menghasilkan penalti

Pengeluaran dari Serikat Kerja

Banyak guru yang menolak memanfaatkan serikat kerja mereka untuk aktivitas politik atau lainnya yang tidak mereka setujui. Kasus Lehert v Ferris Faculty Association, sekelompok profesor pada Ferris State College dituduh menggunakan serikat kerja yang mereka syaratkan untuk membayar sebagai ¡§biaya agensi¡¨ yang dikumpulkan melalui perjanjian penawaran pengumpulan. Pengadilan Tertinggi Amerika Serikat menyatakan bahwa pegawai publik yang harus membayar serikat tetapi bukan anggota serikat kerja tidak dapat dibenarkan menurut Amandemen Pertama.

Pegawai dan Kehamilan

Hak hamil bagi guru telah ditetapkan oleh pengadilan dengan hukum federal dan negara bagian dan oleh kebijaksanaan distrik. Pada tahun 1974 Pengadilan Tertinggi Amerika Serikat memutuskan Cleveland Board of Education v LeFleur. Kebijakkan yang mensyaratkan semua guru yang sedang hamil untuk mengambil cuti yang tidak di bayar mulai dari lima bulan sebelum melahirkan dan tidak diperkenankan kembali kerja sampai anaknya berusia setidaknya tiga bulan. Pengadilan menemukan bahwa aturan ini kaku dan memutuskan untuk terus menjamin keberlangsungan pengajaran di kelas dengan mensyaratkan guru untuk menyelesaikannya di awal kehamilan sehingga kebutuhan sekolah terpenuhi.

Perlindungan terhadap Penyerangan

Dalam dekade terakhir, penyerangan fisik kepada guru dan administrator telah menjadi permasalahn yang penting di sekolah, khususnya sekolah menengah di kota besar. Dua pelajar legal yang diperiksa berdasarkan laporan korban personel sekolah bahwa pengadilan secara umum telah menghukum tergugat perilaku kekerasan walaupun undang-undang pendidikan melarang penyerangan atau tindak kriminal lainnya.

Kebebasan Berekspresi

Pengadilan cenderung untuk menegakkan hak-hak guru untuk mengekspresikan diri mereka di masyarakat ataupun di sekolah. Bagaimanapun, dalam menentukan apakah berekspresi ¡§dilindungi¡¨ oleh Amandemen Pertama, ada sejumlah faktor yang berhubungan: pengaruh dalam operasi sekolah dan pada performa guru, pada hubungan guru-superior dan pada co-worker serta ketepatan waktu, tempat dan sikap.

Tiga tahap analisis yang dikembangkan oleh pengadilan untuk melihat hak guru dalam kebebasan berekspresi: (1) apakah ekspresi guru mengenai pendapat meliputi permasalah publik, sosial dan perhatian lainnya terhadap komunitas ? (2) Jika ya, pengadilan masih harus mempertimbangkan hak Amandemen Pertama terhadap tanggungjawab pegawai dalam memperkenalkan suatu iklim yang produktif dan harmonis dalam pendidikan dan akhirnya (3) guru mendapat keringanan pengadilan hanya jika ekspresi mereka dalam berpendapat dapat ditunjukan menjadi suatu faktor pemicu pada pemecatan.Akan tetapi untuk staff non-publik atau swasta hak ini tidak begitu dilindungi. Hak kebebasan berekspresi bagi guru tentu saja tidak luas, seperti kekerasan verbal terhadap siswa. Jika guru melakukan hal ini maka ia akan di pecat.

Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik mengacu pada kebebasan guru untuk memilih bahan tambahan yang berhubungan dengan pengajaran tanpa interfensi dari administrator. Beberapa pengadilan telah menetapkan bahwa bahan-bahan ini dapat di eliminasi dengan dasar ketidaksopanan dengan tidak mensensor ide-ide. Walaupun Pengadilan Tertinggi Amerika tidak menyediakan pengaturan tertentu, tetapi telah menekankan bahwa pegawai sekolah harus mengambil laporan mengenai Amandemen Pertama dalam pelaksanaan kebijaksanaan mereka.

Guru sebagai Pemberi Contoh

Kehidupan guru telah diatur karena masyarakat percaya bahwa mereka harus memberikan contoh kepada murid mereka mengenai standar moral yang tinggi, cara berpakaian dan berprilaku. Tetapi terkadang dibeberapa tempat tetap rentan terhadap pemecatan berdasarkan undang-undang kesopanan karena suatu aktivitas seperti hidup bersama tanpa perkawinan atau berperilaku homoseksual. Walaupun dibeberapa kota dan negara telah secara khusus mempertegas hak dari para homoseksual dalam pekerjaan dan perumahan, posisi pengajar dibatasi oleh hukum negara bagian, hanya beberapa negara bagian memiliki hukum yang melindungi hak dari para guru yang homoseksual. Salah satu contoh kasus mengenai hal ini adalah James Gaylord, seorang guru sekolah tinggi di Washington kehilangan pekerjaannya karena ia diketahui sebagai homoseksual. Sekolah distrik menunjukan kepada pengadilan bahwa pengetahuan mengenai gaya hidupnya menghalangi keefektifan pengajarannya dan perilakunya ini ditakutkan akan menunjukan bahwa homoseksual diperbolehkan. Pengadilan Tertinggi Amerika menolak untuk mereview kasus ini, sehingga mempertegas keputusan Pengadilan negara bagian untuk memecat Gaylord.

Sehingga, pengendalian terhadap perilaku dan cara berpakaian guru tidak sekeras di masa lalu, akan tetapi para guru tetap diharapkan untuk berperilaku yang dapat dijadikan contoh dan menjadi peran contoh ¡§role model¡¨ bagi para siswanya. Ketika ada kasus pengadilan yang muncul mengenai hal ini, maka yang harus ditanyakan adalah apakah perilaku yang dilakukannya mengganggu keefektifan guru dalam mengajar.

Kecenderungan Kesalahan dan Kelalaian

Berdasarkan hukum kesalahan, individu yang menderita karena perilaku yang tidak benar dari seseorang mungkin akan melakukan tuntutan. Sebagai contoh, seorang pendidik dapat ditetapkan bersalah karena kelalaian dalam pengawasan sehingga siswa mengalami kecelakaan selama proses belajar mengajar di sekolah, atau halaman bermain, ketika kecelakaan ini dihasilkan dari kegagalan mengambil langkah pencegahan.

Hal ini tidak diterapkan pada setiap kasus kecelakaan siswa, terutama kecelakaan yang tidak disengaja, tetapi diterapkan pada kecelakaan yang dihasilkan dari sikap kelalaian dan disengaja. Hukum Kesalahan biasanya berdasarkan ¡§reasonableness¡¨.

Kelalaian diputuskan oleh pengadilan setelah pengujian bukti-bukti. Kelalaian dalan bidang pendidikan bisa ditunjukan dari beberapa hal berikut ini:

1. Keberadaan suatu ¡§standar keselamatan¡¨ legal mensyaratkan pendidik untuk melindungi siswa dari kekerasan.

2. Mempertunjukan kegagalan oleh orang yang bertanggungjawab secara undang-undang untuk menghentikan tugas tersebut.

3. Membuktikan bahwa ada hubungan yang substansial antara sikap pendidik dan kecelakaan yang terjadi (dalam kata lain, tanpa sikap sang pendidik kecelakaan tidak akan terjadi), yang dikenal sebagai proximate causes. Sebagai contoh, bahan kimia yang berbahaya diberikan kepada sekolompok siswa dalam suatu praktikum kimia, akan tetapi sang guru tidak memberikan penjelasan bagaimana keamanan kerja dalam menggunakan bahan kimia tersebut, kemudian beberapa siswa terluka. Kesalahan guru dengan tidak memberikan instruksi awal dapat dikatakan proximate causes kecelakaan pada kasus ini.

4. Kehilangan atau kerusakan permanen akibat kecelakaan.

Pelaporan Pelecehan Anak

Pelecehan anak telah menjadi suatu isu nasional. Karena tingginya persentase pelecehan terjadi pada anak usia sekolah, maka sekolah memegang peranan penting dalam melindungi mereka. Di kebanyakan negara bagian, pendidik disyaratkan berdasarkan hukum untuk melaporkan kasus dugaan pelecehan kepada pihak berwenang. Hasilnya, peningkatan jumlah sekolah distrik yang terdaftar di kepolisisan menggambarkan betapa pentingnya guru harus melapor ketika mereka menduga adanya pelecehan seksual. Karena peran guru sangat penting dalam mendeteksi dan melaporkan dugaan pelecahan, maka ada penalti legal untuk kegagalan dalam melakukan tanggungjawab ini. Sebagai contoh, di Virginia Barat, kelalaian melaporkan dugaan kasus pelecehan anak nerupakan suatu pelanggaran hukum dengan hukuman 10 hari penjara atau denda $100.

Malpraktek Pendidikan

Malpraktek adalah suatu konsep yang sering dikaitkan dengan kesehatan dan hukum, tidak pada bidang pendidikan. Dalam dua dekade terakhir, telah ditemukan kaitan antara dugaan kelalaian badan sekolah sebagai akar penyebab siswa secara perseorangan gagal untuk berprestasi di sekolah. Sejauh ini, kasus yang terjadi berakhir dengan pemecatan. Salah satu contoh kasus adalah kegagalan dalam menguji ulang (retest) siswa, ketika Hoffman berusia lima tahun, sebuah sekolah psikologi melakukan pengujian intelegensi. Suatu bagian dari tes ini memerlukan respon verbal, tetapi Hoffman menderita kesulitan berbicara. Angka tes dia jauh dibawah rata-rata nasional dan kemudian ditempatkan di kelas untuk anak dengan kelambatan mental. Berdasarkan laporan ahli psikolog, Hoffmann direkomendasikan untuk melakukan retest dan re-evaluasi dalam dua tahun, tetapi Hoffman menghabiskan sebelas tahun kemudian dalam kelas khusus dan lulus dari sekolah atas tanpa pernah dilakukan retest. Ketika Hoffman berusia delapan belas tahun, undang-undang Social Security Administration mensyaratkan suatu tes IQ untuk menunjukan kemampuannya untuk melanjutkan sekolah. Angka tesnya melebihi 100 dan menjadi asisten keuangan dan program pelatihan untuk anak-anak dengan mental retarded. Hoffman menggugat badan sekolah atas kelalaian. Kemudian para juri pengadilan memutuskan pihak sekolah memberikan $750.000, banding pada pengadilan tinggi menghasilkan pengurangan menjadi $500.000 sedangkan banding pada pengadilan tingkat tertinggi memutuskan kembali ke keputusan awal, dan kasus ditutup.

Hukum Hak Cipta

Suatu hak cipta memberikan penulis dan seniman untuk mengendalikan reproduksi dan distribusi pekerjaan yang mereka ciptakan, konsekuensinya, ijin untuk reproduksi/memperbanyak harus didapatkan dari pemilik hak cipta. Penggunaan yang meluas dari mesin fotokopi merupakan pelanggaran yang serius dan regular dari hukum hak cipta. Oleh karena itu, suatu komite yang terdiri dari pustakawan, penerbit, penulis dan pendidik membangun panduan ¡§fair use¡¨. fair use adalah suatu prinsip legal yang mengijinkan penggunaan bahan-bahan dengan hak cipta tanpa ijin dari penulis dibawah kondisi spesifik dan terbatas, misalnya untuk penggunaan di ruangan kelas atau tujuan pendidikan lainnya

. Etika Komputer

Teknologi komputer banyak yang disalahgunakan, sebagai contoh adalah ¡§hacker¡¨ telah meng-crack kode untuk masuk kedalam entry rekaman sekolah-sistem rahasia, dan beberapa telah menggunakan peralatan milik sekolah untuk memasuki sistem komputerisasi file-file bank dan bisnis lainnya. Sekarang banyak negara bagian yang telah memiliki hukum yang meliputi kejahatan komputer. Software komputer adalah adalah benda yang mempunyai pembatasan penggunaan seperti bahan-nahan hak cipta lainnya. Sebagai contoh, guru tidak dapat mengcpyo program komputer yang dilindungi dan mendistribusikannya untuk digunakan pada komputer sekolah.

HAK DAN TANGGUNG JAWAB SISWA

Sepanjang tahun 1960an, para siswa mulai meminta kewenangan pihak sekolah untuk mengkontrol apa yang mereka rasa sebagai perilaku yang dilindungi secara konstitusi. Sebelum tuntutan ini, hak siswa dianggap terbatas karena status mereka sebagai kelompok minor dan oleh konsep in loco parentis, berdasarkan pada kewenangan sekolah untuk mengambil peran pengawasan dari orang tua selama anak berada di sekolah.

Penggunaan konsep ini telah menurun, bagaimanapun, pengadilan telah menjadi lebih aktif dalam mengidentifikasi dan menegakan hak siswa secara undang-undang, yaitu dengan pemahaman bahwa hak pendidikan siswa terikat dengan tanggungjawab baik dari pihak siswa maupun pendidik untuk menjamin pelaksanaan sekolah yang efektif. Berikut ini, ringkasan beberapa dari keputusan pengadilan yang penting meliputi hak dan kewajiban siswa.

Kebebasan Berekspresi

John Tinker, lima belas tahun, adiknya Mary Beth, tiga belas tahun, dan temannya Dennis Eckhardt, enam belas tahun, merupakan anggota dari suatu kelompok kecil yang berencana untuk menggunakan ban lengan ke sekolah sebagai simbol protes terhadap perang di Vietnam. Mendengar hal ini, administrator merespon dengan mengadopsi kebijakan untuk melarang menggunakan ban lengan, penalti akan diterapkan sampai ban lengan dilepaskan. Tinker dan Eckdhardt tetap menggunakan ban lengan dan menolak untuk melepaskannya dan mendapat tuntutan. Pengadilan Tertinggi Amerika Serikat membuat outline yang meliputi hak siswa dan kasus ini, Tinker v. Des Moines Independent Community School District menjadi standar untuk memeriksa kebebasan siswa dan jaminan mengeluarkan pendapat. Untuk membenarkan pelarangan pengekspresian khusus dari suatu pendapat, Pengadilan mengatur bahwa pihak sekolah harus dapat menunjukan bahwa aksi mereka dapat menyebabkan ¡§sesuatu lebih dari yang diharapkan untuk menghindari ketidaknyamanan dan ketidaksenangan yang selalu menemani suatu sudut padang yang unpopular¡¨. Sikap siswa yang ¡§menganggu pekerjaan kelas atau meliputi kekacauan besar atau menginvansi hak orang lain¡¨ harus dihentikan. Jika tidak ada alasan diatas, maka undang-undang menjamin kebebasan siswa dalam mengeluarkan pendapat. Bagaimanapun, ada batasan dalam mengekspresikan pendapat di sekolah publik.

Dalam hal publikasi, regulasi mengenai isi dan distribusi mengenai publikasi siswa telah menimbulkan konflik diantara pihak sekolah dan para siswa. Kebijaksanaan distrik yang mensyaratkan review dan persetujuan administratif sebelum publikasi atau distribusi merupakan suatu awal yang sulit karena banyak yang mengalami kegagalan. Sebagai contoh adalah kasus Hazelwood, dimana puhak sekolah mensyaratkan kepala sekolah untuk menreview tiap isu yang diajukan untuk buletin sekolah The Spectrum yang ditulis oleh siswa sekolah tinggi Hazelwood. Kepala sekolah menolak dua artikel yang direncanakan akan terbit pada suatu edisi. Artikel pertama mengenai cerita pribadi dari tiga siswi yang mengalami kehamilan, reaksi dari orang tua mereka, rencana masa depan mereka dan dan detail mengenai kehidupan sex masing-masing siswi tersebut. Artikel kedua menceritakan pengeruh perceraian pada anak dan kutipan dari interview dengan para siswa. Menurut pihak sekolah, kegagalan suatu artikel bukan karena permasalah isi tetapi karena penulisannya yang kurang baik dan tidak ada waktu untuk memperbaikinya sebelum batas waktu publikasi. Siswa menganggap kebebasan mengeluarkan pendapat telah dilanggar. Kasus ini ditangani sampai ke Pengadilan Tertinggi Amerika Serikat yang kemudian membenarkan sikap kepala sekolah berdasarkan pertimbangan The Spectrum bukanlah suatu forum publik, tetapi untuk proses pembelajaran jurnalisme bagi siswa yang mana pihak sekolah berhak mengawasi isi dari buletin tersebut. Keputusan ini menjelaskan pembatasan akan hak siswa.

Skorsing dan Drop Out

Sembilan siswa mendapat skorsing selama sepuluh hari karena diduga melakukan misconduct. Skorsing dilakukan tanpa proses mendengarkan penjelasan tetapi berdasarkan hukum negara bagian. Badan sekolah tidak memiliki prosedur tertulis mengenai skorsing. Para siswa mengeluh hak konstitusional mereka telah dihilangkan. Ketika kasus ini sampai di Pengadilan Tertinggi Amerika Serikat, mayoritas juri tidak setuju dengan keputusan pihak sekolah, hakim mengatakan ¡§siswa yang mendapatkan skorsing (mencapai 10 hari).....harus diberikan sejumlah peringatan dan mendapatkan penjelasan.... pertama kali siswa harus diberitahu apa yang dituduhkan padanya dan apa dasar dari penuduhan tersebut.¡¨ Kemudian ¡§siswa harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan fakta menurut versi dirinya.¡¨

Sejumlah sekolah distrik telah mengembangkan kebijakan tertulis mengenai skorsing dan drop out. Kebijakan itu meliputi panjang dan pendeknya waktu skorsing. Hak dalam skorsing jangka pendek meliputi peringatan lisan dan tulisan yang menjelaskan misconduct yang dilakukannya, bukti yang mendasari skorsing dan kesempatan bagi siswa untuk menjelaskan versinya.Drop out mensyaratkan proses lengkap.

Razia dan Perampasan

Secara hukum diperlukan surat perintah untuk melakukan razia. Tetapi karena meningkatnya penggunaan obat-obatan di sekolah yang di sertai dengan perilaku kekerasan, beberapa pihak sekolah kini telah menempatkan detektor logam dan mesin x-ray untuk mendeteksi senjata, menyuruh siswa untuk bernapas di mesin pemeriksa alkohol, merazia tas sekolah dan secara sistematis memeriksa loker mereka, untuk mencegah kriminalitas di sekolah. Ketika praktek ini ditantang di pengadilan, inti permasalahannya adalah apakah razia oleh pihak sekolah merupakan suatu bentuk kekerasan berdasarkan Amandemen Ke-14, yang menyatakan: ¡§Hak tiap orang untuk aman akan dirinya, rumahnya, tulisannya dan pengaruh, terhadap razia dan perampasan yang tidak beralasan¡¨. Jadi, razia dan perampasan dapat dilakukan jika administrator memiliki alasan yang kuat akan adanya barang yang berbahaya. Ringkasnya, ketika razia tanpa surat perintah dilakukan, berikut ini adalah panduan yang tepat:

1. Razia harus bersifat khusus. Harus ada kecurigaan yang kuat dan beralasan bahwa tiap siswa yang di razia memiliki barang gelap atau bukti mengenai suatu kejahatan.

2. Loker merupakan suatu properti sekolah dan dapat di razia jika terdapat alasan yang kuat. Anjing dapat digunakan untuk mengendus loker dan mobil.

3. Pengendusan anjing kepada siswa diijinkan dengan syarat anjing tidak boleh menyentuh badan siswa tersebut.

Disiplin Kelas dan Hukuman Kopral

Seorang siswa ditempatkan di wilayah ¡§time out¡¨ dari ruangan kelas ketika sikapnya mengganggu proses pengajaran. Siswa ini memiliki sejarah permasalahan dengan sikap, dan guru telah mencoba berbagai metode untuk mendisiplinkannya tetapi tidak berhasil. Selama ¡§time out¡¨ dia boleh menggunakan kafetaria dan menghadiri kelas lainnya. Orang tuanya menuntut sikap guru karena telah (1) menghilangkan hak anaknya untuk mendapatkan pengajaran (2) memberikan hukuman yang tidak sesuai dan (3) memberikan beban emosional. Walaupun pihak sekolah memiliki kewenangan dalam bersikap, akan tetapi kewenangan ini dibatasi oleh Amandemen Ke-14. ¡§time out¡¨ ditetapkan sebagai suatu interfensi terhadap hak siswa. Pengadilan menyatakan bahwa tujuan dari ¡§time out¡¨ adalah untuk memperbaiki kelakuan siswa yang menggangu dan memberikan pelajaran yang tepat bagi siswa lainnya di ruangan kelas.

Suatu kontroversial metode mengenai kedisiplinan di ruang kelas adalah hukuman kopral, yang memiliki sejarah panjang dalam pendidikan Amerika pada zaman kolonial. Hal ini tidak diterima oleh banyak praktisi pendidikan. Sejumlah negara bagian telah melarang semua hukuman kopral di sekolah umum. Ketika hukum negara bagian tidak mempedulikan hukuman kopral, badan lokal memiliki ruang gerak yang luas dalam menerapkan kebijaksanaan disiplin, termasuk larangan hukuman fisik.Bahkan ketika suatu negara bagian mengijinkan hukuman kopral secara eksplisit, badan lokal dapat mengaturnya tetapi tidak melarangnya.

Pelecehan dan Penganiayaan Seksual Terhadap Siswa

Pengadilan Tertinggi memutuskan kasus Ingraham v Wright dalam kasus penghukuman secara fisik siswa diperkuat dengan pelecehan dan penganiayaan seksual. Definisi pelecehan dan penganiayaan seksual beragam, tetapi dalam pendidikan hal ini berarti bukan hanya kontak seksual tetapi juga perilaku seksual yang tidak diingini apalagi ketika sang korban merasa penolakan akan mempengaruhi pendirian akademiknya.

Rekaman Siswa dan Hak Pribadi

Kebanyakan rekaman sekolah tertutup bagi pemeriksaan oleh siswa dan orang tua mereka.Karena dugaan adanya penyalahgunaan The Family Educational Right and Privacy atau Buckley Amandement menyelenggarakan kongres untuk mengetahui kemungkinan penyalahgunaan bantuan federal oleh institusi. Amandemen Buckley mensyaratkan sekolah publik untuk mengembang suatu kebijaksanaan yang mengijinkan orang tua untuk mengakses rekaman sekolah anak mereka. Orang tua memiliki hak untuk melihat rekaman anak mereka sampai usia meria delapan belas tahun. Ada pengecualian untuk tidak dapat melihat catatan pribadi dan nota guru dan administrator. Hingga saat ini yang masih diperdebatkan adalah hak pribadi siswa yang meliputi kebijakan yang telah diinterpretasikan sebagai pelarangan distribusi informasi mengenai perilaku kriminal, sehingga hal ini berarti bahwa guru tidak akan siap terhadap kemungkinan bahaya yang dilakukan oleh siswa.

Kehadiran Wajib dan Sekolah Rumah

Setiap negara bagian memiliki suatu hukum yang mensyaratkan siswa untuk menghadiri/mengikuti persekolahan. Dalam dua dekade ini, kehadiran wajib menjadi perhatian karena kebangkitan kembali akan ketertarikan pada sekolah rumah.Sejumlah orang tua yang tidak setuju akan metode yang digunakan di sekolah umum, materi yang diajarkan dan kurangnya pelajaran agama di sekolah memilih untuk mengajar anak mereka di rumah. Perdebatan mengenai hal ini terjadi, para orang tua yang mendukung sekolah rumah menyatakan bahwa materi yang diberikan sekolah rumah sama dengan sekolah umum. Beberapa negara bagaian memperbolehkan sekolah rumah dengan syarat kemampuan anak yang besekolah di rumah sama dengan anak yang menghadiri sekolah umum, tetapi sejumlah negara bagian tidak setuju dan mensyaratkan sertifikat dari sekolah tinggi jika anak ingin melanjuttkan sekolah.

Kebutuhan Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Sepanjang beberapa dekade terakhir, pengadilan telah memperkuat undang-undang hak siswa dan menempatkan pembatasan pada pihak sekolah, pendidik dan orang tua telah memutuskan bahwa proses legal ini tidak seimbang. Pengadilan, menurut mereka, menempatkan terlalu banyak penekanan pada hak siswa dan sedikit akan kebutuhan disiplin sekolah. Pada tahun 1980an Pengadilan Tertinggi memulai memperbaiki keseimbangan ini. Penekanan yang baru menyatakan bahwa pengadilan ¡§menempatkan kepercayaan pada pihak sekolah,¡¨ mempercayai pihak tersebut untuk menjaga keseimbangan yang sesuai antara hak siswa dan keperluan sekolah.

AGAMA DAN SEKOLAH

Amandemen pertama, diadopsi dari tahun 1971, melarang penunjukan dari agama yang diakui secara nasional dan pengaruh pemerintah terhadap hak individu untuk memegang dan dengan bebas melaksanakan kepercayaan agama mereka. Posisi pemerintah netral dan melindungi semua agama, tidak memihak salah satu agama dan meremehkan yang lainnya.

Berdoa, Membaca Alkitab dan Bersyukur

Para siswa New Hyde Park disyaratkan berdoa yang disusun oleh Badan Wali negara bagian New York. Walaupun pengecualian dimungkinkan berdasarkan permintaan tertulis dari orang tua, Pengadilan Tertinggi Amerika menyatakan hal ini unkonstitusional. Keputusan ini menciptakan sejumlah protes. Setahun kemudian Pengadilan melarang pelaksanaan keagaamaan di sekolah, meliputi membaca alkitab dan berdoa, karena hal ini adalah upacara keagaamaan, walaupun siswa mengikutinya secara sukarela.

Memajang Simbol Agama

Memajang simbol agama dalam sikap mempromosikan suatu agama adalah unkonstitusi. Pengadilan Tertinggi telah menyatakan bahwa simbol agama dapat dipajang di wilayah publik jika keseluruhan atmosfir sangat sekuler. Hal ini menimbulkan kontroversi, terutama dalam hal definisi dan interpretasi dari istilah sekuler.

Akses ke Sekolah Umum bagi Kelompok Keagamaan

Sejumlah anak dalam suatu organisasi yang terdiri dari 25 siswa meminta ijin untuk mengadakan pertemuan sebelum jam sekolah untuk membahas alkitab. Walaupun klub yang mirip diijinkan untuk bertemu di sekolah, tetapi administrator menolak permintaan tersebut untuk menghindari bentuk yang dapat menjadi patokan bagi klub seperti Satanist, Ku Klux Klanist atau kelompok lainnya yang tidak diharapkan oleh pihak sekolah. Pengadilan Tertinggi Amerika Serikat menyatakan bahwa sekolah harus mengijinkan kelompok keagaamaan, filosofi dan politik untuk melakukan pertemuan di sekolah seperti ekstrakulikuler lainnya. Mengijinkan pertemuan tersebut tidak berarti bahwa sekolah mendukung mereka.

Janji Kesetiaan

Beberapa laporan ke pengadilan mengatakan bahwa anak mereka disyaratkan untuk mengucapkan janji kesetiaan setiap pagi di sekolah. Keberatan orang tua ini berdasarkan pada doktrin keagamaan. Pengadilan menyatakan anak-anak ini dapat dibebaskan dari persyaratan ini karena bertentangan dengan kepercayaan agama mereka.

Keberatan Agama Berdasarkan kurikulum

Sejumlah orang tua mengadukan sekolah distrik Hawkins County yang memberikan anak mereka bacaan seri Holt, Rinehart dan Winston yang menurut mereka bertentangan dengan kepercayaan agama mereka. Para orang tua percaya bahwa ¡§setelah membaca seri Holt, seorang anak dapat mengadopsi pandangan mengenai feminist, humanist, pacifist, anti-christian, dan vegetarian.¡¨ Pengadilan distrik mendukung alasan orang tua untuk memperbaiki bahan kurikulum, tetapi pengadilan tinggi memberikan keputusan sebaliknya.

Pengajaran Mengenai Agama

Jaminan untuk memisahkan antara agama dan negara tidak berarti bahwa sekolah umum dilarang mengajarkan agama sebagai bagian dari pelajaran budaya lokal dan asing atau segmen lainnya yang sesuai dalam kurikulum. Dalam hal ini pemerintah harus bersifat netral, sejumlah negara bagian melakukan pendekatan dengan mengembangkan pemahaman mengenai tradisi dan nilai-nilai agama tanpa mempromosikan atau melemahkan suatu agama tertentu atau ideologi non-agama.

Aturan Pemerintah dan Dukungan untuk Sekolah Nonpublik

Ada pertanyaan mengenai berapa banya kendali negara bagian dapat diberikan terhadap pendidikan yang ditawarkan sekolah non publik. Negara bagian memiliki jenis beragam dari legislasi untuk mengatur sekolah nonpublik, seperti: guru bersertifikat, jumlah hari dan jam sekolah, standar akreditasi yang harus dipenuhi. Negara bagian telah menyediakan dukungan kepada sekolah nonpublik termasuk transportasi, buku dan layanan kesehatan.

SISWA DAN GURU DENGAN AIDS

Penyebaran AIDS yang luas memerlukan pentingnya perumusan hak bagi siswa dan guru yang terinfeksi. Suatu kasus anak yang positif AIDS, kemudian orangtua secara sukarela memberikan informasi ini kepada pihak sekolah. Pilihan yang diberikan kepada orang tua adalah sekolah rumah atau kelas isolasi di sekolah, orangtua memutuskan untuk membawa anaknya kembali ke kelas regular, setelah mendapat informasi yang cukup mengenai AIDS dan kondisi sang anak, maka anak diijinkan kembali ke kelas. Pengadilan menegaskan hak anak yang terinfeksi AIDS untuk menghadiri kelas di sekolah. Pada tahun 1987 terjadi pemecatan guru karena ia memiliki TBC, guru tersebut banding pada Pengadilan Tertinggi dan menang. Pengadilan Tertinggi menyatakan bahwa mengijinkan diskriminasi berdasarkan efek penularan dari ketidaksehatan fisik seseorang tidak dibenarkan. Keputusan ini menimbulkan kontrofersi begitupula halnya dengan mempekerjakan guru yang terinfesi AIDS.

AKSI AFFIRMATIVE DAN PERSAMAAN PENDIDIKAN

Aksi afirmatif secara umum mengacu pada langkah aktif yang diharapkan untuk meyakinkan bahwa individu yang kurang beruntung mendapatkan kesempatan yang sama dalam pekerjaan dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amandemen ke empatbelas yang menjamin semua masyarakat mendapatkan perlindungan yang sama berdasarkan undang-undang.

PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN AMERIKA

Pendidikan Amerika saat ini merupakan suatu refleksi dari beberapa perubahan demografik yang penting dalam masyarakat Amerika. Populasi siswa lebih beragam dari pada sebelumnya, pekerjaan pendidik saat ini menghadapi suatu lingkungan yang berbeda dengan siswa yang berbeda budaya, ekonomi, dan latar belakang keluarga.

DANA DAN ASPEK HUKUM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Dana Pendidikan

Anggaran pendidikan tahun 2006 hanya sebesar Rp 33,70 triliun atau 12 persen dari total APBN. Jumlah itu masih jauh dari target ideal 20 persen, namun sudah lebih besar dibanding anggaran pendidikan tahun 2005 yang disepakati Rp 24,9 triliun atau 9,31 persen dari APBN. Dana anggaran pendidikan idealnya adalah 20 persen dari total APBN sesuai UUD 1945 pasal 31 ayat 4.

Berdasarkan exercise Bappenas, jika anggaran pendidikan ditetapkan sebesar 20 persen, maka pada tahun 2005 ini alokasinya mencapai Rp 33,9 triliun. Sedangkan untuk 2006, mencapai 43,6 triliun, tahun 2007 mencapai Rp 55,10 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 68,7 triliun, dan tahun 2009 sebesar Rp 85,2 triliun.

Namun sumber lain menyebutkan dana pendidikan tahun 2004 ¡V 2006 dan proyeksi 2007 ¡V 2009 sebagai berikut :

DANA PENDIDIKAN DI INDONESIA

ANGGARAN NASIONAL

TAHUN TOTAL (Trilyun) PENDIDIKAN (Trilyun) %

2004 374.4 16.8 4.49

2005 399 24.9 6.24

2006 425 33.8 7.95

2007 454 43.4 9.56

2008 484.6 54 11.14

2009 517.6 65.5 12.65

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa untuk mencapai 20 % pada tahun 2009 masih sulit dicapai.

Berdasarkan hasil lembaga penelitian smeru selam tiga tahun otonomi daerah pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten /Kota dalam investasi pendidikan pada masih belum mencapai angka 20 % dari total anggaran APBD.

ASPEK HUKUM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pendidikan di indonesia telah miliki aspek hukum yang jelas yaitu UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini mengikat dan memberikan arah, tujuan pendidikan bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan.

Selanjutnya didalam undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Doses telah ditegaskan tentang kewajiban kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru.

Guru wajib memiliki : Kualifikasi akademik,Kompetensi,Sertifikasi pendidik Sehat jasmani dan rohani

Kualifikasi "³diperoleh melalui pendidikan tinggi atau Diploma Empat

Kompetensi "³ kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional diperoleh melalui pendidikan profesi

Sertifikasi "³ diselenggarakan oleh PT yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan.

Dalam melaksanakan tugas undang-undang 14 tahun 2005 , menegaskan tentang Hak Guru sebagai berikut :

1. Memperoleh penghasilan diatas hidup mnimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

2. Mendapatkan promosi

3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas.

4. Memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi.

5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana belajar.

6. Memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi pada peserta didik.

7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.

8. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.

9. Berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan.

10. Kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.

11. Memperoleh pelatihan dan pengemangan profesi.

Penulis : Drs. Agus Ruslan, M.MPd. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ma¡¦arif Bandung

Saya Drs. H. Agus Ruslan, M.MPd setuju jika bahan yang dikirim dapat dipasang dan digunakan di Homepage Pendidikan Network dan saya menjamin bahwa bahan ini hasil karya saya sendiri dan sah (tidak ada copyright). .

CATATAN:
Artikel-artikel yang muncul di sini akan tetap di pertanggungjawabkan oleh penulis-penulis artikel masing-masing dan belum tentu mencerminkan sikap, pendapat atau kepercayaan Pendidikan Network.

Pendidikan-DasarSekolah-MenengahPerguruan-TinggiCari-PekerjaanTeknologi&PendidikanPengembangan-Sekolah



Print Halaman Ini