Mencari Format Pengembangan Masyarakat Desa
Oleh: YANTO
IMPLIKASI pelaksanaan UU No 22 tahun 1999 telah membawa angin perubahan pada dinamika daerah. Terjadi pergeseran fungsi dan peranan masyarakat desa. Namun sayangnya hal ini tidak banyak dikaji karena perhatian kita tersita oleh pemberitaan pemilu yang telah berjalan demokratis.

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kearah yang lebih baik menuntut dibukanya kebebasan warga. Biarkan mereka berpikir dan berpendapat bebas terhadap semua masalah yang terjadi di sekeliling mereka. Termasuk dalam menentukan cara menyelesaikan persoalan.

Contoh yang lebih kongkrit misalnya di wilayah kelurahan atau desa. Di lingkup itu, semua warga masyarakat harus tahu apakah kelompok miskin, pengangguran, putus sekolah di sekitar mereka semakin bertambah setiap tahun, tetap atau berkurang. Bukan itu saja. Mereka juga berhak tahu tentang kebersihan, keamanan dan kenyamanan hidup bertetangga. Pokoknya, semua hal yang terkait dengan hidup bermasyarakat harus diketahui, disadari dan ditangani secara bersama-sama.

Pilihan yang paling tepat untuk bisa "hidup bersama-sama seperti itu adalah" tentu saja adalah bertemunya seluruh warga atau unsur-unsur warga di satu lingkungan untuk berdialog atau berbicara secara terbuka transparan dan demokratis. Dalam pertemuan ini warga akan tahu kenapa dan bagaimana rencana kerja pemerintah, berapa dana yang dimiliki, dari mana sumber dana tersebut guna meningkatkan kesejahteraan warganya. Pemerintah kelurahan juga dapat memahami, mengapa dana PPMK atau JPS di masyarakat "macet". Mengapa jumlah fakir miskin, pengangguran, putus sekolah bertambah. Apakah para pengusaha, kelompok-kelompok warga seperti majelis taklim, dewan kesejahteraan masjid, gereja dan organisasi keagamaan lain masih dapat berpartisipasi mengatasi masalah sosial di masyarakat. Dan, mengapa ada masyarakat yang masih enggan terlibat dalam mendukung program pemerintah.

Pertemuan juga akan bisa meningkatkan pemahaman antarkelompok agama, antaretnis juga antargenerasi. Bahkan diharapkan mampu menjalin kerjasama demi kesejahteraan bersama.

Pertemuan antarwarga atau antarunsur-unsur kelompok warga yang berjalan secara rutin untuk membicarakan masalah dan penyebabnya, merencanakan kegiatan pemecahan, hingga mengevaluasi hasil kegiatan inilah yang sering dinamakan "Forum Warga". Meskipun istilah "Forum Warga" terkesan baru namun kegiatan seperti ini sebenarnya sudah menjadi tradisi masyarakat nusantara sejak dulu. Kegiatan tersebut di pedesaan hampir sama dengan apa yang disebut "Rembuk Desa".

Forum Warga bukan suatu organisasi dengan struktur yang formal. Ia hanyalah istilah untuk menamakan suatu kegiatan pertemuan rutin warga guna mengatasi persoalan dan meningkatkan kerjasama antarwarga masyarakat termasuk peningkatan manfaat pembangunan yang ada. Fungsi lain yang juga penting, dalam pemerintahan desa dan kelurahan yang semakin demokratis, Forum Warga juga dapat menjadi tempat penyampaian pertanggungjawaban pembangunan pemerintah kelurahan atau desa kepada warga masyarakatnya.

Walaupun mirip, ada beberapa perbedaan bentuk antara Forum Warga dengan Rembuk Desa yang selama ini kita kenal. Bila rembuk desa di bawah koordinasi kepala desa, maka Forum Warga koordinatornya adalah seorang atau sekelompok warga yang berpengaruh atau menjadi tokoh di satu lingkungan. Merekalah yang harus memfasilitasi proses pertemuan sekaligus bagaimana menindaklanjuti segala hasil pertemuan.

Penulis YANTO
Mahasiswa FE Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail Pengirim: yanto_sagu@yahoo.com
Tanggal: 6 Oktober 2004