FAJAR BARU INDONESIA-RUSIA

Associate Director Laboratorium Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

Dinamika politik Rusia selalu menarik untuk diikuti, khusunya bagi Indonesia. Hal ini berkaitan dengan mulai kokohnya hubungan bilateral antara Indonesia-Rusia yang diperkuat oleh kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke negara Beruang Merah pada tanggal 1-3 Desember 2006. Diakui atau tidak Rusia telah mengalami perkembangan politik yang sangat pesat pasca keruntuhan rezim komunis Uni Soviet.

Pelaksanaan pemilihan Presiden yang dilakukan dua tahun lalu (14/03/04) dengan kemenangan mutlak 71,2 % di tangan Vladimir Putin membuat mantan pegiat spionase Rusia pada era Perang Dingin yang sampai saat ini belum diketahui latar belakangnya tersebut, berhasil menaikkan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan demokrasi di Rusia. Di samping itu, perekonomian Rusia kembali membaik yang ditunjukkan dengan menurunya inflasi dan jumlah penganguran dalam dua dasawarsa terakhir. Dalam konstelasi politik global Rusia semakin diperhitungkan sebagai kekuatan pengimbang (balance of power) Amerika Serikat, terutama terhadap posisinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Bagi Indonesia, perkembangan iklim politik yang terjadi di Rusia memberi nilai penting bagi hubungan Moskow-Jakarta. Apalagi pasca berakhirnya Perang Dingin (antara Blok Barat/Amerika Serikat dan Blok Timur/Uni Soviet) tidak ada satu kekuatan politik manapun yang tampak hegemonik dan mampu menguasai perhelatan politik global. Dengan demikian, Indonesia dapat mengambil keuntungan yang signifikan dari bentuk kekuatan baru yang lebih merata (multilateralism). Misi diplomatik politik bebas aktif diharapkan dapat bergerak secara leluasa, mengingat Indonesia sejak awal tidak pernah memposisikan diri pada blok/kekuatan politik yang saling berseteru dalam Perang Dingin.

Pergeseran bandul politik internasional dari bipolar ke multipolar secara mendasar banyak mempengaruhi perjalanan SBY ke negara Beruang Merah itu. Di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk melihat kesuksesan dari lawatan presiden SBY ke Rusia. Pertama adalah pencapaian tujuan kepentingan nasional (national interest). Kedua, strategi diplomasi yang merupakan pengejewantahan dari kebijakan politik luar negeri. Sebagaimana diberitakan media massa, Pemerintah Indonesia dan Rusia berhasil mensepakati tujuh nota kesepahaman (MOU) di bidang dirgantara, energi nuklir, hukum, pertahanan dan pariwisata.

Ketujuh nota kesepahaman itu menyangkut kerja sama eksplorasi luar angkasa yang dimaksud untuk perdamaian, kerja sama penggunaan energi atom, kerja sama antar kejaksaan agung, perlindungan hak intelektual dalam kerja sama teknik militer, nota kesepahaman dalam rangka implementasi bantuan militer Rusia-Indonesia 2006-2010, pembebasan visa kunjungan singkat untuk dan kepentingan dinas dan diplomatik serta kerjasama di bidang pariwisata.

Jika dihubungkan dengan politik luar negeri yang dijalankan Indonesia, maka pencapaian ketujuh kepentingan nasional itu sangat bergantung pada ketiga faktor, yaitu (1) peran Indonesia untuk menciptakan lingkungan regional yang kondusif bagi pencapaian kepentingan nasional, (2) hubungan Indonesia dengan aktor-aktor (state actor atau non-state actor) lain di dunia Internasional, terutama kepada aktor-aktor yang dapat memberi konstribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, (3) pemulihan citra Indonesia dalam publik internasional yang sempat tercoreng oleh aksi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor-Timor, Aceh, Papua dan daerah-daerah lainnya.

Urgensi Energi Atom

Point penting dari kerjasama Indonesia-Rusia adalah menyangkut kerjasama di bidang penggunaan energi atom. Bagi Indonesia pengembangan energi atom merupakan kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan sebagai pengganti (substitute) dari cadangan minyak yang mulai menurun. Namun jika hal ini tidak ditopang oleh kecanggihan diplomasi yang handal untuk menyakinkan publik internasional akan menimbulkan kontroversi dan polemik yang tajam. Apapun alasan penggunaan energi atom akan berakibat mengundang kecurigaan dan kehawatiran bagi negara-negara lain, khusunya bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan ketiga faktor di atas dengan cara menjalin hubungan harmonis seraya menyakinkan pihak-pihak lain terhadap penggunaan energi atom.

Upaya menciptakan lingkungan regional yang kondusif dapat terwujud dengan memaksimalkan peran ASEAN sebagai salah satu organisasi di kawasan Asia Tenggara untuk membangun proses institusionalisasi yang bertujuan membuat negara-negara di Asia Tenggara dapat berdialog untuk menyamakan persepsi tentang pengembangan energi atom. Banyak akademisi melihat bahwa cara ini merupakan salah satu jalan yang paling efektif dan efisien untuk menyakinkan negara-negara ASEAN atas program energi atom yang akan dikembangkan Indonesia, mengingat stabilitas hubungan di antara negara-negara ASEAN dalam kurun waktu empat dekade terakhir. Stabilitas yang tercipta di kawasan Asia Tenggara tidak berarti bahwa potensi konflik antar negara hilang. Namun setidaknya telah ada kesepakatan di antara negara-negara Asia Tenggara untuk menjaga perilaku yang dapat mengundang terjadinya perang terbuka (fisik).

Namun sayangnya diplomasi pemerintah Indonesia belum cukup handal, terutama dalam menjaga relasi antar sesama negara ASEAN. Dalam persoalan Ambalat, yang melibatkan pemerintah Indonesia-Malaysia, pemerintah RI masih tampak reaksioner menyikapi persoalan teritori tersebut, yaitu dengan melakukan gelar pasukan di sepanjang perbatasan. Sesungguhnya presiden SBY dapat belajar dari gaya diplomasi low profile yang dipraktekkan pemerintahan Orde Baru Soeharto. Selain itu, kendala lain yang masih akan dihadapi Indonesia untuk menciptakan situasi regional yang kondusif adalah melemahnya kekuatan nasional. Pemerintah Indonesia masih sangat bergantung kepada Barat (AS), terutama dalam pemulihan ekonomi (recovery) yang terjadi sejak krisis moneter pada tahun 1997. Sikap ini terlihat jelas dari cara kita menyambut kedatangan Presiden George W Bush yang terlalu berlebihan. Birokrasi pemerintah kita pun masih terpuruk akibat merebaknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Begitupun dengan pertahanan dan kemanan nasional yang masih lemah oleh banyaknya perompak-perompak yang secara bebas meraup harta kekayaan kita, serta masalah-masalah lainnya yang belum terselesaikan.

Pekerjaan rumah tangga ini harus kita selesaikan dengan cepat dan tepat, agar diplomasi yang telah dilakukan pemerintah SBY ke Rusia dan ke negara-negara lainnya tidak menjadi sia-sia. Kepentingan Indonesia yang tercermin dalam tujuh nota kesepahaman akan dapat berjalan baik jika diiringi oleh kekuatan nasional yang baik pula, sebagaimana dikemukakan oleh Theodor A Coulumbus dalam Introduction to International Relations. Dengan demikian, perjalanan panjang menuju Moskow dapat menjadi buah yang menguntungkan bagi masa depan kehidupan politik, ekonomi, budaya, hankam dan IPTEK bangsa Indonesia yang lebih cerah. Semoga